Prilaku Elite Pencemar Demokrasi

Prilaku Elite Pencemar Demokrasi

Oleh    : RONI BINTARA

Mahasiswa Ilmu Politik UNAND

Sejak berakhirnya zaman Orde Baru, masyarakat sangat berharap dengan sistem demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini. Bersama sistem demokrasi terlintas harapan masyarakat agar keputusan-keputusan yang dibuat oleh penguasa lebih mempertimbangkan kepentingan publik, dan tidak mementingkan kelompok dominan semata.

Demokrasi sangat di agung-agungkan sebagai sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, sehingga setiap individu merasa mempunyai kesamaan, keadilan, keamanan dalam menyampaikan aspirasi mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan demokrasi merupakan bentuk perwujudan dari kehidupan masyarakat yang menyuarakan kepentingan bersama melalui partisipasi, representasi, dan akuntabilitas.

Namun, pada rezim pemerintahan SBY-Boediono saat ini, banyak kritikan-kritikan yang berujung tindakan anarkis dari masyarakat yang merupakan pelampiasan bentuk kekecewaan mereka terhadap sistem demokrasi yang diterapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Sistem yang seharusnya diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, justru menimbulkan banyak kesengsaraan akibat maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh elite politik, baik itu eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif.

Salah satu wabah yang berkembang cukup pesat dalam diri para elite saat ini adalah korupsi. Bahkan, para elite politik Indonesia juga mengukir prestasi yang sangat luar biasa yaitu masuk lima besar Negara terkorup di dunia. Prestasi yang sangat tidak diharapkan ini tentu saja telah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia sebagai Negara demokrasi. Ini merupakan suatu kegilaan yang dilakukan oleh elite politik, karena mereka telah melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan tujuan dari demokrasi.

Prilaku politik yang diterapkan oleh para elite politik saat ini telah jauh dari konteks politik yang sebenarnya dan melebar dari cita-cita demokrasi yang di impi-impikan oleh rakyat Indonesia. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap kelangsungan bangsa Indonesia, karena apabila kebiasaan-kebiasaan elite politik ini terus berlanjut maka bisa dipastikan tujuan dari sistem demokrasi dan penerapan politik yang sesungguhnya tidak akan tercapai.

Beberapa ahli politik berpendapat  bahwa suatu Negara bisa maju dan berkembang pesat apabila elite politik yang memimpinnya memiliki integritas dan kejujuran dalam menjalankan kekuasaan. Karena jika elite politik suatu Negara memiliki sifat yang baik, maka dengan sendirinya politik yang berkembang di Negara tersebut akan baik pula. Tetapi elite politik yang seperti ini sangat mustahil ditemukan di Indonesia yang merupakan salah satu Negara korup di dunia. Dan untuk menemukan elite politik seperti ini di Indonesia sama saja dengan “mencari air di gurun pasir”.

Berkaca dari prilaku elite di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan SBY-Boediono tidak mampu memberantas KKN yang telah merajalela pada diri elite politik dalam menjalankan kekuasaan. Bahkan kebiasaan ini terus berkembang dari waktu ke waktu dan yang sangat menyakitkan lagi justru virus ini berkembang dalam diri kader-kader partai pemenang pemilu yang juga sekaligus partai pendukung pemerintahan.

Dengan demikian bukan sistem demokrasi yang tidak tepat dilaksanakan di Indonesia, akan tetapi prilaku elite politik yang berkuasalah yang telah mencemari sistem tersebut. Demi terciptanya sistem demokrasi yang baik, maka masyarakat harus tetap mengontrol dan mengkoreksi serta mempertanyakan segala bentuk kebijakan atau keputusan yang diambil oleh penguasa.