Akrobat Pembohongan Publik Mewarnai Sidang Paripurna Kenaikan BBM

Akrobat Pembohongan Publik Mewarnai Sidang Paripurna Kenaikan BBM

Oleh    : RONI BINTARA

Mahasiswa Ilmu Politik UNAND

Beberapa hari menjelang pelaksanaan sidang paripurna yang akan membahas mengenai kenaikan BBM, banyak terjadi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Penolakan ini banyak dilakukan dalam bentuk demontrasi, bahkan tidak sedikit yang berujung anarkis karena terjadinya bentrok dengan aparat yang mengawasi jalannya demontrasi.

Puncak penolakan ini terjadi ketika sidang paripurna dilaksanakan, yang mana dalam pelaksanaan sidang paripurna yang membahas mengenai pengesahan kenaikan BBM mendapat pengawasan yang cukup ketat dari masyarakat melalui tindakan demontrasi penolakan kenaikan BBM. Demontrasi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, akan tetapi juga dilakukan diberbagai daerah seperti di Makasar, Medan dan berbagai daerah lainnya. Selain pengawasan dalam bentuk demontrasi, masyarakat juga dapat menyaksikan jalannya sidang paripurna melalui televisi yang menyiarkan secara langsung proses persidangan.

Di sini penulis berpendapat bahwa hal ini justru dimanfaatkan oleh wakil-wakil rakyat untuk mengambil hati masyarakat Indonesia dengan pernyataan-pernyataan mereka yang seolah-olah menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat banyak. Bahkan, masyarakat awam sempat terlena ketika fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mereka mengenai kenaikan BBM. Dari pandangan-pandangan fraksi tersebut, ketika dilihat dari kaca mata masyarakat awam maka ada angin segar yang disuarakan oleh wakil-wakil rakyat, karena pernyataan yang dikemukakan telah mengarah kepada penolakan kenaikan BBM. Akan tetapi pernyataan yang disampaikan itu pada hakekatnya hanya pembohongan publik semata, yang mana telah menipu dan mengkelabui masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada penolakan kenaikan BBM tersebut tidak hanya dikemukakan oleh partai oposisi  saja, tetapi pendapat ini juga dikemukakan oleh partai koalisi pemerintahan. Hal ini tentunya memberikan harapan yang sangat besar kepada masyarakat karena wakil-wakil mereka menyuarakan apa yang diinginkan masyarakat pada umumnya.

Namun, harapan masyarakat sirna ketika ada dua opsi keputusan yang didapat dari hasil lobi politik mengenai kenaikan BBM yaitu pertama, pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM dan kedua, pemerintah bisa menaikkan harga BBM ketika harga minyak naik atau turun sebesar 15 % dalam jangka waktu enam bulan.

Pembohongan yang penulis maksud dapat terlihat sewaktu voting pemilihan kedua opsi diatas dilakukan, dimana dari sekian banyak fraksi-fraksi yang tadinya menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM hanya fraksi Gerindra dan PKS yang konsisten dengan pernyataan mereka mengenai penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM. Sementara fraksi Golkar, PPP, PAN dan PKB yang pernyataan mereka sebelumnya mengarah kepada penolakan kenaikan BBM hanyalah sebuah pertunjukan akrobat pembohongan publik yang bertujuan untuk mengelabui masyarakat semata. Sedangkan fraksi PDI dan fraksi Gerindra lebih memilih meninggalkan sidang paripurna (walk out) ketimbang tetap menyuarakan aspirasi masyarakat.

Bukankah peserta sidang itu merupakan wakil rakyat, yang semestinya lebih mengutamakan suara rakyat? Akan tetapi, apa yang telah mereka perlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam sidang paripurna yang membahas kenaikan harga BBM merupakan contoh kecil dari pertunjukan akrobat pembohongan publik dalam praktek perpolitikan Indonesia selama ini. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok mereka ketimbang mengutamakan kepentingan rakyat pada umumnya.

Seharusnya mereka malu terhadap apa yang mereka lakukan atau bisa jadi budaya malu telah hilang dari diri wakil rakyat kita? Sehingga mereka dengan sangat nyamannya melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan kepentingan rakyat. Dan yang lebih menyakitkan, mereka dengan teganya mengelabui dan membohongi rakyat dengan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya hanya untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

Meskipun kebijakan kenaikan BBM ditunda, tetapi alangkah sedihnya masyarakat ketika mereka menyadari bahwa pernyataan manis itu hanyalah permainan politik semata yang bertujuan untuk mengatasi gejolak-gejolak penolakan kenaikan BBM yang terus mengawasi jalannya persidangan. Tentunya hal ini telah menggores luka yang mendalam dihati masyarakat Indonesia. Masih untung rakyat Indonesia memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi prilaku-prilaku politik wakil mereka.

Sebelum kesabaran rakyat Indonesia habis, maka dari itu wakil-wakil rakyat ini harus introspeksi diri untuk tidak melakukan tindakan seperti yang terjadi dalam sidang paripurna yang membahas mengenai kebijakan pemerintah menaikkan BBM, karena ini dapat menghilangkan kepercayaan rakyat kepada mereka. Ketika kepercayaan ini hilang, maka bisa dipastikan banyak gejolak-gejolak yang terjadi di seluruh pelosok tanah air.