Tugas-tugas kuliah ilmu politik dan Opini Penulis: Budaya Politik Indonesia

BUDAYA POLITIK INDONESIA

A. Budaya Politik Indonesia Jika Dilihat dari Sudut Pandang Etika Politik

Budaya Politik merupakan bentuk penanaman atau pembinaan nilai dan perwujudan cita-cita seperti kesejahteraan umum keadilan, dan keharuman bangsa. Selain itu budaya politik merupakan suatu hal yang mengarahkan dan membentuk tata hidup prilaku dan juga etos bangsa.[1]

Etika politik tidak hanya berkaitan dengan masalah perilaku politikus saja, akan tetapi ia berhubungan praktek institusi social, hokum, komunitas, struktur-struktur social, politik, ekonomi. Prilaku politikus hanya berperan sebagai salah satu dimensi etika politik. Etika politik mengandung aspek individual dan social : etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku, dan etika social karena merefleksikan masalah hokum, tatanan social, dan institusi yang adil. Etika politik juga memiliki dimensi tujuan yang terangkum dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan.[2]

Jika kita kaitkan budaya politik yang berkembang di Indonesia dengan etika politik, maka hal ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik. Karena di Indonesia konsep budaya politik yang menarik hanya merupakan impian semata, ketimbang prakteknya yang banyak mengutamakan kpentingan individu saja. Hal ini sangat jelas terlihat dimana elite-elit politik hanya bergelut dengan pertengkaran kekuasaan dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Bahkan tidak sedikit elit-elit tersebut melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, hal ini akan berdampak buruk terhadap masyarakat karena mereka kehilangan ketauladanan.

Budaya politik Indonesia pada dasarnya mengalami proses liberalisasi yang mengarah pada individualisme, dimana budaya politik Indonesia bergantung kepada barometer individual kalangan pelaku-pelakunya terutama elite-elit politik saja. Sehingga, tidak ada saringan atau benteng yang cukup, kapan sebuah persaingan politik layak diakhiri dan pada level mana dihentikan sama sekali. Akhirnya yang terjadi adalah campur-baur antara masalah publik dengan masalah pribadi.

Dengan budaya politik yang lemah dan etika politik yang rendah, maka hal ini akan berdampak buruk terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Karena kebijakan politik tersebut tentu hanya untuk kepentingan individualisme, bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dan yang lebih ditakutkan lagi, kebijakan tersebut tidak terjerumus jelas sehingga tidak terlihatnya transparan kebijakan yang dibuat tersebut.[3]

B. Bentuk Budaya Politik yang Berkembang Di Indonesia Jika Dilihat dari Sitem Demokrasi

Secara garis besar kita dapat melihat ada tiga bentuk bydaya politik di Indonesia yaitu :

1. Hirarki yang tegar

Hirarki yang tegar ini merupakan salah satu bentuk adanya sebuah pola budaya yang dominan dan berasal dari kelompok etnis dominan yang di Indonesia etnis jawalah yang mendominasi.

2. Kecendrungan Patronage

Pola hubungan ini mencerminkan individual yaitu antara dua individu yaitu si Patron dan si Client terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbale balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

3. Kecendrungan Neo-Patrimonialistik

Penguasa mendapat dukungan bukan diperoleh dari kalangan aristokrasi, tetapi berasal dari kalangan budak dan tentara bayaran, yang secara langsung dikuasai sepenuhnya oleh penguasa.[4]

Budaya di dalam politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain: budaya asli masyarakat Indonesia, budaya impor sisa peninggalan penjajah kolonial atau lingkungan internasional, dan budaya campuran (akulturasi) keduanya. Budaya politik akan menentukan pola pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya.

Dapat dipahami bahwa pucuk kekuasaan pemerintahan cenderung penuh dengan pergulatan, tarik menarik kepentingan politik antara elit pemerintah dan pemain politik di luar birokrasi. Politik dapat menjelma sebagai alat mempertahankan kekuasaan, namun juga dapat merubah keadaan (reformasi). Semua tergantung sampai sejauh mana budaya politik Indonesia melegitimasi campur tangan elit politik dalam pemerintahan.
Selain di dalam pemerintahan, mempelajari budaya politik amat bermanfaat dalam menjelaskan proses kelahiran demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Proses demokrasi yang berjalan lambat seiring dengan mundurnya tokoh reformasi dalam memenuhi janji-janjinya terhadap rakyat.

Apabila perubahan tak kunjung datang, demokrasi hanya sekedar isapan jempol dalam menciptakan wakil rakyat yang nyaring suara dan miskin tindakan. Sementara rakyat memahami demokrasi sebagai kebebasan melakukan segala sesuatu mulai dari memilih pimpinan, menurunkan pimpinan, sampai ‘kebablasan’ melakukan tindak kekerasan antara sesama dalam mempertahankan kepentingan politik individu maupun kelompok.

Oleh karena itu, memahami sistem politik Indonesia tidak dapat sepenggal-penggal, akan tetapi dalam satu kesatuan konteks budaya. Dengan memahami budaya politik, diharapkan agar para elit politik penentu kebijakan pemerintahan dapat menata ulang lembaga demokrasi Indonesia, sehingga kepentingan rakyat dapat tersalurkan dengan baik, disamping menghasilkan rakyat yang arif menyikapi perubahan sistem politik yang terjadi.[5]