Martin
Albrow adalah sosiolog dari Inggris. Ia banyak menulis seputar pandangan para
ahli seputar konsep birokrasi Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa
konsepsinya seputar birokrasi.
Albrow
membagi 7 cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini
dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis fenomena birokrasi yang
banyak dipraktekkan di era modern. Ketujuh konsepsi birokrasi Albrow adalah :
1. Birokrasi sebagai organisasi
rasional
Birokrasi sebagai organisasi rasional sebagian besar
mengikut pada pemahaman Weber. Namun, rasional di sini patut dipahami bukan
sebagai segalanya terukur secara pasti dan jelas. Kajian sosial tidap pernah
menghasilkan sesuatu yang pasti menurut hipotesis yang diangkat.
Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang
memaksimumkan efisiensi dalam administrasi. Secara teknis, birokrasi juga
mengacu pada mode pengorganisasian dengan tujuan utamanya menjaga stabilitas
dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi
juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian
tujuan-tujuan organisasi.
Perbedaan dengan Weber adalah, jika Weber memaklumkan
birokrasi sebagai “organisasi rasional”, Albrow memaksudkan birokrasi sebagai
“organisasi yang di dalamnya manusia menerapkan kriteria rasionalitas terhadap
tindakan mereka.”
2. Birokrasi sebagai inefisiensi
organisasi
Birokrasi merupakan antitesis (perlawanan) dari dari
vitalitas administratif dan kretivitas manajerianl. Birokrasi juga dinyatakan
sebagai susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah infleksibilitas
dan depersonalisasi. Selain itu, birokrasi juga mengacu pada ketidaksempurnaan
dalam struktur dan fungsi dalam organisasi-organisasi besar.
Birokrasi terlalu percaya kepada preseden (aturan yang
dibuat sebelumnya), kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan),
berkembangbiaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi usaha, dan
departementalisme. Birokrasi juga merupakan organisasi yang tidak dapat
memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahannya. Aturan-aturan di
dalam birokrasi cenderung dipakai para anggotanya untuk kepentingan diri
sendiri.
3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang
dijalankan oleh pejabat
Birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para
administrator yang profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh
para pejabat. Dalam pengertian ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur
dan melakukan sesuatu. Juga, seringkali dikatakan birokrasi adalah kekuasaan
para elit pejabat.
4. Birokrasi sebagai administrasi
negara (publik)
Birokrasi merupakan komponen sistem politik, baik
administrasi pemerintahan sipil ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai
pemerintah. Birokrasi merupakan sistem administrasi, yaitu struktur yang
mengalokasikan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan. Lewat birokrasi,
kebijakan-kebijakan negara diimplementasikan.
5. Birokrasi sebagai administrasi yang
dijalankan pejabat
Birokrasi dianggap sebagai sebuah
struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf administrasi yang menjalankan
otoritas keseharian menjadi bagian penting. Staf-staf itu terdiri dari
orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasai-birokrasi.
Fungsi dari orang-orang itu disebut sebagai administrasi.
6. Birokrasi sebagai suatu organisasi
Birokrasi merupakan suatu bentuk
organisasi berskala besar, formal, dan modern. Suatu organisasi dapat disebut
birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang sudah disebut.
7. Birokrasi sebagai masyarakat modern
Birokrasi sebagai masyarakat modern,
mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang
diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan
swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada
aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa
masyarakat tersebut dikatakan modern.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar